
Takengon,SCNews.co.id – Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Mahakarya Aceh (UMMAH) diduga dikenakan pungutan biaya akademik tinggi. Pungutan itu disebut dilakukan tanpa transparansi, tanpa slip resmi, dan tanpa rincian penggunaan biaya kepada mahasiswa penerima KIP.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pungutan membebani mahasiswa di tahap akhir studi: sidang proposal Rp900 ribu, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rp1 juta, sidang skripsi Rp1,1 juta, yudisium Rp1 juta, dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Rp1,5 juta. Totalnya, seorang mahasiswa harus membayar hingga Rp4,5 juta.
Bukan hanya soal nominal, mekanisme pungutan itu juga diduga tidak sesuai dengan regulasi bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah. Seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya mengatakan pembayaran tidak pernah disertai slip atau kuitansi resmi kampus, dan tanpa rincian penggunaan biaya.
Mahasiswa KIP mendesak pihak kampus bertanggung jawab dan segera menerbitkan surat resmi yang memuat rincian komponen biaya, dasar pengenaan, tujuan, serta bukti penerimaan yang sah.
Merujuk Permendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, pengelolaan PIP Dikti wajib dijalankan dengan prinsip adil, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Pasal 25 dan Pasal 26 disebut mengatur kewajiban perguruan tinggi untuk memastikan tidak ada pungutan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima PIP Dikti (Pasal 25 huruf b).
Jika aturan itu diabaikan, sanksi administratif dapat dikenakan, mulai dari teguran tertulis, kewajiban pengembalian biaya pendidikan dan/atau biaya hidup, hingga pengurangan atau penghentian kuota PIP Dikti bagi kampus tersebut.
Aturan pungutan untuk mahasiswa KIP juga diatur berdasarkan Keputusan Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 147/A/KEP/2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Pada poin 5, 6, dan 7 disebutkan:
Poin 5: Biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening perguruan tinggi dilakukan setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan penerima PIP Dikti yang terkait langsung dengan proses pembelajaran pada perguruan tinggi.
Poin 6: Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak termasuk untuk menanggung: a. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan; b. biaya asrama; c. biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri kuliah; d. biaya wisuda; e. biaya jas almamater/baju praktikum; dan/atau f. biaya personal/pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran.
Poin 7: Perguruan tinggi dilarang memungut biaya tambahan apa pun terkait operasional pendidikan penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
Melalui kuasa hukum UMMAH, Fauzan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dasar hukum pembiayaan sejumlah kegiatan mahasiswa seperti seminar proposal, KKN, PPL, yudisium, dan kegiatan akademik lainnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UMMAH Nomor 849/KEP/II.3.AU/II.0/B/2025 tentang Penetapan Standar Biaya UMMAH.
Menurutnya, kebijakan itu berlaku bagi seluruh mahasiswa dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai kewenangannya, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat atau pihak tertentu.
Fauzan menyebut UMMAH mematuhi Pasal 25 huruf b Permendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026. Namun, berdasarkan Keputusan Sekjen Kemendiktisaintek Nomor 147/A/KEP/2026 Huruf H angka 8 halaman 14, pembiayaan yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran atau tidak termasuk biaya operasional pendidikan dapat dibebankan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penerima PIP Dikti, dengan empat syarat: berlaku bagi seluruh mahasiswa; tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran; ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa penerima PIP Dikti.
Menurut Fauzan, UMMAH telah menerapkan keempat syarat tersebut. Ia menilai penilaian suatu pembiayaan harus melihat substansi, peruntukan, dan karakteristik kegiatan, bukan semata-mata berdasarkan nama atau istilah biaya.
Terkait penyampaian informasi kegiatan melalui grup WhatsApp, Fauzan mengatakan kanal itu digunakan sebagai sarana komunikasi administratif untuk mempercepat informasi, namun bukan satu-satunya sarana. Pengumuman resmi, katanya, juga ditempel di lingkungan kampus, termasuk di depan bagian keuangan.
“Media komunikasi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kebijakan institusi. Penilaian kebijakan harus didasarkan pada kewenangan, dasar penetapan, substansi kebijakan, serta mekanisme administrasi yang melandasinya,” ujar Fauzan.
Redaksi
Tidak ada komentar