Di Tengah Krisis Daerah, DPRK Bireuen Dinilai Kehilangan Independensi

Bireuen,SCNews.co.id  -Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai DPRK Bireuen mulai kehilangan arah dan fungsi kelembagaannya sebagai wakil rakyat. Perbedaan pernyataan antaranggota dewan terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang kini ramai diperdebatkan di ruang publik disebut bukan lagi sekadar dinamika politik, melainkan telah menyentuh krisis independensi lembaga legislatif.

Koordinator MaTA, Alfian, menegaskan DPRK Bireuen saat ini justru terlihat lebih sibuk menjaga relasi kekuasaan dibanding menjalankan mandat pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga

Perempuan Bisa Jadi Pemimpin, Pesan Bupati Haili Yoga di Pembukaan Kartini Challenge 2026

11 Apr 2026

“Yang hilang hari ini bukan hanya sikap kritis, tetapi fungsi dasar DPRK itu sendiri. Mereka memiliki mandat pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Namun yang terlihat justru kecenderungan menjadi pelindung kekuasaan, bukan pembela kepentingan rakyat,” kata Alfian dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu, 09/05/2026.

Menurutnya, kondisi itu sangat ironis di tengah situasi Kabupaten Bireuen yang masih menghadapi dampak bencana ekologis dan persoalan pembangunan yang belum terselesaikan. Ribuan masyarakat, kata dia, masih bergulat dengan kerusakan infrastruktur, lemahnya layanan publik, hingga ketidakjelasan arah pembangunan daerah.

“Bireuen sedang tidak baik-baik saja. Tapi DPRK justru seperti ingin membangun opini bahwa semuanya berjalan normal. Ini berbahaya, karena publik bisa kehilangan akses terhadap kenyataan yang sebenarnya,” ujarnya.

Baca Juga

Jembatan Harapan di Suka Jadi Mulai Terbangun, Gotong Royong Warga dan Relawan Jadi Kunci.

29 Mar 2026

MaTA menyoroti munculnya narasi sebagian anggota DPRK yang dinilai terlalu defensif terhadap pemerintah daerah, meskipun berbagai catatan kritis telah tertuang dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

Bagi MaTA, sikap tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dewan hanya menjadi “corong pemerintah” dan kehilangan keberanian untuk menjalankan fungsi kontrol.

“Kalau DPRK hanya bekerja untuk memuaskan penguasa dan mengejar rente politik, maka publik patut mempertanyakan keberadaan mereka. Dewan bukan alat legitimasi kekuasaan,” tegasnya.

(SR).