UNJUK RASA DI KLASTER IV, KECAMATAN MATANG KULI: TENAGA LOKAL DIPUTUS KONTRAK DIGANTI TENAGA LUAR — APPI: JANGAN GAS ACEH DISEDOT, TENAGA KERJANYA PUN DARI LUAR  

ADMIN
19 Nov 2026 15:00
BERITA 0 28
2 menit membaca

ACEH UTARA,SCNews.co.id – Kamis 19 November. Puluhan tenaga kerja kontrak melakukan aksi unjuk rasa pada dini hari tadi di depan Klaster IV, Kecamatan Matang Kuli, kawasan operasi pengelolaan gas alam ExxonMobil PGE. Aksi ini dipicu setelah PT. Eliazer Nahor Pratama — perusahaan yang beroperasi di bawah naungan PGE — secara resmi memberitahukan tidak diperpanjangnya kontrak kerja para pekerja per tanggal 20 November 2026.

Berdasarkan salinan surat pemberitahuan No. 056/HR-ACEH/ENP/X/2026, perusahaan menyebut keputusan diambil berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan operasional. Namun para pekerja menduga posisi yang kosong justru diisi tenaga kerja yang berasal dari luar Provinsi Aceh, padahal seharusnya yang diprioritaskan adalah warga lokal, khususnya masyarakat Aceh Utara.

Salah satu peserta aksi yang enggan namanya dipublikasikan menyampaikan kekecewaannya dengan peribahasa Aceh:

“Buya krung teudong dong, Buya tamong meuraseki”

(Orang yang sudah lama di sini seharusnya yang mendapat keuntungan, bukan pendatang yang baru datang)

APPI ACEH UTARA: JANGAN GAS ACEH DISEDOT KELUAR, TENAGA KERJANYA PUN DARI LUAR — SANGAT MELUKAI HATI RAKYAT

Samsul Bahri, Wakil Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, menyampaikan pernyataan tegas:

“Jika benar PT Eliazer Nahor Pratama di bawah PGE memutus kontrak tenaga lokal lalu mendatangkan tenaga dari luar Aceh, kami mengecam keras hal ini. Jangan gas Aceh disedot keluar provinsi, tenaga kerjanya pun dari luar Aceh. Ini sangat melukai hati warga Aceh. Yang wajib diprioritaskan bekerja di wilayah ini adalah warga Aceh Utara, bukan orang dari luar provinsi. Jangan sampai hal ini menimbulkan ketegangan antara warga lokal dengan pendatang dari daerah lain.”

Terkait palang gerbang di Klaster IV, Kecamatan Matang Kuli, Samsul juga menyoroti:

“Pengelolaan gas alam di kawasan ini sudah beroperasi puluhan tahun. Dulu tidak pernah ada palang di jalan ini. Kenapa justru setelah Perdamaian Aceh antara RI dan GAM baru dipasang palang tersebut? Palang ini menyulitkan akses warga ke Paya Bakong dan Pirak Timu. Truk besar harus antre menunggu dibukakan pintu gerbang oleh petugas keamanan — ini jelas membuat rakyat jengkel. Padahal jalan yang digunakan sebagai pengganti hanya sekitar 200 meter melintasi lahan perusahaan.”

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak PGE melalui T. Pachrizal belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. Masyarakat dan pekerja berharap pihak terkait segera membuka ruang dialog yang transparan dan mengutamakan kesejahteraan warga lokal.

 

(Samsul Bahri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *