Kalaksa BPBD Ir. Andalika ST, Pastikan Enam Kegiatan RR Berjalan Sesuai Target: Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Guna

Yusra Efendi 02 Jun 2025 6

Takengon, SCNews.co.id – Setelah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran sebesar Rp15,6 Miliar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, kepala pelaksana (Kalaksa) BPBD Andalika yang di dampingi PPTK Ivan Ibrahim,akhirnya memberikan penjelasan kepada media SCNews.co.id

 

Dalam konfirmasi resmi yang di sampaikan di ruang kerjanya pada Senin, 2 Mei 2025, Andalika menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur rekonstruksi yang berada di bawah tanggung jawab BPBD kini tengah berjalan dan dikawal untuk mencapai hasil maksimal.

 

 

“Seluruh kontrak ditandatangani pertengahan Februari pad2025, sementara SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dikeluarkan pada pertengahan Maret,” jelas Andalika.

 

 

Menurutnya, hingga awal juni 2025, progres fisik proyek bervariasi :

Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Paya Reje sudah mencapai 60%

Jembatan Kampung Lelumu baru mencapai 30%

Empat proyek lainnya yakni Jembatan Lingge, Keniken I, dan Keniken II masing-masing berada pada angka 10 sampai 15 %.

 

Andalika juga menjelaskan bahwa beberapa kegiatan agak terlambat di karenakan Paktor Cuaca karena beberapa titik lokasi di aliran sungai yang memiliki debit air yang cukup besar dan terkadang air pasang surut,sementara masa kerja kontrak rata-rata untuk seluruh proyek berkisar 8 bulan, dan kontrak tersebut ditargetkan tuntas pada November 2025.

 

Di tengah sorotan tajam terhadap potensi penyimpangan anggaran dan dugaan “main mata” dengan rekanan, Andalika menegaskan komitmen pihaknya terhadap prinsip tata kelola yang akuntabel.

 

 

“Kami berkomitmen menjalankan proyek ini dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. Kualitas adalah prioritas. Oleh karena itu, kami menjalin komunikasi dengan pihak pihak yang terkait, beberapa pihak selain Tim Tehnis dari Dinas PUPR Aceh Tengah tentu pihak ketiga,di antaranya Rekanan yaitu Prusahaan Pelaksana dan Konsultan Pengawas selaku Prusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kualitas setiap kegiatan sesuai kontrak yang sudah di tanda tangani Masing masing perusahaan.”tegas Andalika.

 

 

Tak hanya itu, Andalika juga menyampaikan bahwa BPBD membuka ruang partisipasi publik secara luas, termasuk pemantauan oleh masyarakat sipil, media, dan LSM.

 

“Ini Bukan Uang kami, Kami memperjuangkan ini untuk Masyarakat. Maka pengawasannya juga harus dari Masyarakat. Kami tidak alergi bila dikritik selama itu bertujuan membangun. Kami akan transparan dan akan menjelaskan kepada siapapun yang bertanya, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik,” pungkasnya.

 

 

Pernyataan ini disambut positif oleh sejumlah pemerhati kebijakan di Takengon. Namun mereka juga mengingatkan bahwa pernyataan tidak cukup, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata dan pembangunan yang benar-benar berdampak bagi pemulihan daerah rawan bencana.

 

Dengan progres yang masih di bawah 60% pada seluruh paket proyek, masyarakat berharap seluruh pihak terkait bekerja secara maksimal sehingga pelaksaan kegiatan ini tidak berdampak pada keterlambata,proyek senilai miliaran rupiah ini tidak sekadar menjadi catatan serapan anggaran di atas kertas, melainkan harus di buktikan dengan kerja nyata.

 

 

( Tim Redaksi )

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …

Komnas HAM Warning BPN! Proyek Waduk Keureuto Diduga Rugikan Warga: “Tanah Dirampas, Hak Dihilangkan”

Yusra Efendi

11 Jul 2025

Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …

Ketua APPI Aceh Utara Soroti Sikap Hakim PN Lhokseumawe: “Tidak Profesional dan Kurang Sopan”

Yusra Efendi

09 Jul 2025

Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025).   Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …

Kridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan. 

Yusra Efendi

07 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025.   Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …