Progres 10 Persen, Ada Apa dengan CV. Restoemi dan Leviling Consultan?

Yusra Efendi 12 Jun 2025 8

Takengon, SCNews.co.id – Proyek Rekonstruksi Jembatan Keniken II di Jalan Wag Kala Ni Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mulai menyisakan lebih banyak tanda tanya ketimbang jawaban. Hampir tiga bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada April 2025, progres fisik pembangunan yang menelan anggaran Rp1,97 miliar itu baru mencapai sekitar 10 persen.

 

Padahal, proyek ini masuk dalam skema percepatan penanganan infrastruktur pascabencana yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah. Namun, realisasi di lapangan justru menunjukkan kinerja yang jauh dari harapan.

 

CV. Restoemi, kontraktor asal Kota Langsa yang memenangkan tender, mulai digugat secara moral oleh publik. Lambatnya pelaksanaan pekerjaan disinyalir sebagai cermin buruknya manajemen proyek di tingkat pelaksana.

 

“Kalau sudah tiga bulan tapi baru 10 persen, ini bukan hanya soal teknis. Ini menyangkut tanggung jawab terhadap penggunaan uang rakyat,” ujar seorang aktivis kebijakan publik di Takengon, Selasa (10/6/2025).

 

Tak hanya pelaksana, nama CV. Leviling Consultan selaku konsultan pengawas pun ikut diseret dalam pusaran kritik. Fungsi pengawasan yang mestinya menjadi garda terdepan dalam menjamin mutu dan waktu pelaksanaan, justru absen dari pengamatan publik.

 

“Kalau pengawasnya benar-benar jalan, progres tidak akan segini. Kuat dugaan, fungsi kontrol dilemahkan atau bahkan diabaikan,” lanjutnya.

 

Pertanyaan yang lebih mengusik adalah: bagaimana dengan dana muka proyek? Dalam ketentuan pelaksanaan APBD, perusahaan yang telah mengantongi kontrak dan SPMK biasanya bisa mencairkan uang muka sebesar 20 hingga 30 persen dari nilai total kontrak.

 

“Kalau baru 10 persen di lapangan, wajar kalau publik bertanya: uang muka itu digunakan untuk apa? Jangan-jangan sudah ditarik, tapi bukan untuk kegiatan proyek,” ucapnya.

 

Di Kecamatan Linge, nada kekecewaan terdengar makin keras. Penunjukan kontraktor luar daerah, tanpa pemahaman medan kerja dan komitmen sosial lokal, dianggap sebagai kesalahan yang berulang.

 

“Kontraktor dari luar hanya muncul di awal. Setelah itu, lokasi proyek seperti tanpa tuan. Warga hanya bisa menunggu, sementara waktu terus habis,” keluh seorang tokoh masyarakat setempat.

 

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, sebelumnya menyebut bahwa seluruh kontrak pekerjaan ditandatangani pada Januari 2025, sementara SPMK diterbitkan secara bertahap sejak pertengahan Maret. Ia menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga mutu dan waktu pelaksanaan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.

 

“Kita akan pastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prinsip transparansi publik dan asas manfaat,” ujarnya.

 

Namun hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana maupun konsultan pengawas belum memberikan penjelasan resmi meski telah dihubungi oleh redaksi.

 

Dengan sisa waktu pelaksanaan yang terus menipis, publik kini menunggu: apakah proyek Jembatan Keniken II akan terselamatkan, atau justru menyusul jejak proyek-proyek mangkrak lainnya?

 

 

(Tim Redaksi)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
GMNI: Penurunan RS Muyang Kute Jadi Tipe D Adalah Kegagalan Total, Direktur Wajib Dicopot!

Yusra Efendi

19 Jul 2025

Redelong, SCNews.co.id — 19 Juli 2025, Penurunan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dari tipe C menjadi tipe D dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan kepemimpinan di tubuh manajemen rumah sakit. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bener Meriah menegaskan, kondisi ini merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan publik dan mencerminkan bobroknya sistem pengelolaan fasilitas kesehatan …

Bupati Aceh Tengah Fasilitasi Audiensi Soal Mutasi Kepala Sekolah: Kritik Konstruktip Evaluasi Terbuka, Solusi Diupayakan. 

Yusra Efendi

17 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id — Merespons isu hangat seputar mutasi ratusan kepala sekolah di Aceh Tengah, Bupati Drs. Haili Yoga M. Si memfasilitasi audiensi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah, Rabu, 17 Juli 2025.   Audiensi berlangsung di Ruang Kepala Bappeda seusai Bupati memimpin rapat internal di Aula Kantor Bupati. Hadir …

Guru Tak Lagi Di Hargai, Berhenti Tampa Pemberitahuan, penghinaan Atau Pelecehan. 

Yusra Efendi

11 Jul 2025

  Aceh Tengah,SCNews.co.id – Pelantikan ratusan kepala sekolah di Gedung Umi Pendopo, Aceh Tengah, pada Jumat, 11 Juli 2025, menuai kekecewaan mendalam bagi sebagian pihak. Sebanyak 224 kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP resmi dilantik, namun proses pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini dikritik karena kurangnya etika dan profesionalisme.   …

Komnas HAM Warning BPN! Proyek Waduk Keureuto Diduga Rugikan Warga: “Tanah Dirampas, Hak Dihilangkan”

Yusra Efendi

11 Jul 2025

Banda Aceh,SCNews.co.id – 11 Juli 2025, Proyek Waduk Keureuto kembali memicu badai polemik. Di balik klaim pembangunan untuk kepentingan nasional, terselip kisah dugaan perampasan hak tanah milik rakyat kecil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan, menyurati BPN Provinsi Aceh dan BPN Kabupaten Aceh Tengah, menuntut klarifikasi resmi atas pengukuran lahan yang …

Ketua APPI Aceh Utara Soroti Sikap Hakim PN Lhokseumawe: “Tidak Profesional dan Kurang Sopan”

Yusra Efendi

09 Jul 2025

Aceh Utara,SCNews.co.id – 9 Juli 2025, Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku seorang hakim dalam sidang kasus dugaan perampasan sepeda motor yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Selasa (8 Juli 2025).   Muhammad menyoroti langsung sikap Hakim Budi Sunanda, SH, MH, yang menurutnya …

Kridibilitas Aktivis Lingkungan Aceh Tengah Di Pertanyakan. 

Yusra Efendi

07 Jul 2025

Takengon, SCNews.co.id – Senin 7 Juli 2025, Banyak yang mengaku aktivis lingkungan, namun ketika hari pembongkaran tiba, sebagian dari mereka hilang dan tidak terlihat. Padahal, nama mereka tercantum dalam struktur resmi tim satgas penertiban. Senin, 7 Juli 2025.   Raodah, seorang pegiat lingkungan yang konsisten berada di garda depan perjuangan ini, menyampaikan kekecewaannya dengan nada …