Sadikin Arisco:Ucapan Kadis Pariwisata Sebagai Pemicu Konflik Sosial di Tengah Rencana Pegelaran Pacuan Kuda

ADMIN
17 Apr 2026 05:21
DAERAH 0 393
2 menit membaca

Takengon, SCNews.co.id — 17 April 2026.Polemik rencana kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah kian memanas dan menjadi perbincangan luas di bebagai platform media sosial.

Berbagai kalangan mulai angkat suara, menyoroti wacana tersebut yang dinilai sensitif di tengah kondisi masyarakat pascabencana.

Kini sorotan tajam datang dari Sadikin Arisko,ia menilai kegaduhan publik bermula dari pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Erwin, dalam sebuah pemberitaan di salah satu media. Ia menyebut pernyataan tersebut terkesan menggambarkan kondisi bencana telah selesai, serta mengaitkan rencana pacuan kuda sebagai bagian dari upaya trauma healing.

“Kegaduhan ini berawal dari statemen Kadis Pariwisata yang seolah-olah bencana sudah usai dan pacuan kuda dijadikan kegiatan trauma healing. Padahal kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih, sehingga pernyataan itu menyinggung perasaan masyarakat terdampak,” ujar Sadikin.

Menurutnya, penyelenggaraan pacuan kuda pada dasarnya bukan hal yang keliru. Namun, ia menekankan pentingnya kajian matang sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, serta kehati-hatian dalam menyampaikan narasi kepada publik.

“Kalau memang ingin dilaksanakan, tentu bisa saja. Tapi harus melalui kajian yang komprehensif dan tidak menggunakan narasi seolah bencana telah selesai. Itu yang menjadi persoalan,” tegasnya.

Lebih jauh, Sadikin menduga pernyataan tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat. Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap sikap dan kinerja Kepala Dinas Pariwisata.

“Kami meminta Bupati Aceh Tengah untuk mengevaluasi cara bersikap dan kinerja Kadis Pariwisata. Pejabat publik seharusnya mampu menjaga situasi tetap kondusif, bukan justru memicu polemik,” tambahnya.

Masalah ini menunjukkan pentingnya sensitivitas komunikasi publik, terutama dalam situasi pascabencana.

Masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menyikapi informasi, sementara pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

 

Yusra Efendi

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *