Percepat Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi, Bupati Aceh Tengah Hadir Dalam Rakor Bersama Bapak Mendagri Tito

ADMIN
9 Jun 2026 15:48
BERITA 0 8
3 menit membaca

Banda Aceh,SCNews.co.id- Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Capaian Penanganan Serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Di Aceh bersama Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Tito Karnavian, di Gedung Serba Guna Setda Aceh Lantai 2. Kegiatan ini guna menyatukan suara dalam pelaksanaan rehab rekon yang sedang dilaksanakan bersama di wilayah Aceh, Selasa, 09/06/26.

Dalam membuka kegiatan tersebut Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, pada sambutannya menekankan bahwa kegiatan tersebut guna meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan rehab rekon yang seyogyanya telah dijalankan. Beliau juga menekankan bahwa perbaikan area sawah yang terdampak menjadi perhatian karena merupakan salah satu sektor ekonomi rakyat Aceh.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun kembali daerah Aceh yang mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Mudah-mudahan ini komitmen kita bersama untuk rehab rekon yang telah kita jalankan. Yang tidak kalah penting penanganan lahan persawahan yang rusak akibat bencana harus kita percepat diberikan bantuan karena merupakan salah satu sektor ekonomi rakyat Aceh” Ungkap gubernur yang sering di sapa Mualem tersebut.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, melaporkan bahwa saat ini sektor penanganan pascabrncana aceh meliputi yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektoral. Beliau juga berharap status kebencanaan di Aceh bergeser menjadi status rehab rekon sehingga Aceh tidak berlarut dalam suasana kebencanaan.

“Kami melaporkan bahwa saat ini sektor penanganan pascabrncana aceh meliputi yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektoral. Di mana pada sektor ekonomi aceh masih tertinggi ke dua di indonesia setelah papua sehingga kita harus berbenah. Saat ini huntara 97% sudah selesai, 17.979 telah selesai dari 18.450. Sampai 28 juli 2026, aceh masih masa transisi, namun harapan kami bahwa status tersebit dapat bergeser segera ke tahap rehab rekon karena kami tidak ingin berlarut dalam bencana dan segera berbenah” Lapor Wagub Fdahlullah.

Mendagri Tito dalam arahannya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Pemprov Aceh ini sehingga kita dapat menyatukan suara terkait percepatan rehab rekon pascabencana yang sedang kita laksanakan

“Saya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi pemprov aceh ini sehingga kita dapat menyatukan suara terkait percepatan rehab rekon pascabencana yang sedang kita laksanakan” Ucap Tito membuka arahannya.

Mendagri juga mengatakan bahwa beliau selalu memantau perkembangan rehab rekon pascabencana walaupun masih terjadi susulan bencana seperti salah satunya di Kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten/kota lainnya yang masih terdapat titik bencana susulan.

Mendagri juga menyoroti proses pemulihan lahan persawahan di Aceh karena menjadi salah satu sektor perekonomian yang berjalan di tengah masyarakat Aceh dan juga lahan pertanian di Aceh menjadi yang paling parah dari tiga provinsi terdampak bencana Hidrometeorologi.

“Lahan persawahan yang paling banyak itu terdampak di Aceh, dengan target pemulihan 31.464 ha yang baru selesai 2.869 ha atau 9,11%. Sehingga, bapak mentan meminta para kepala skpk terkait jalannya rehab rekon area pertanian atau sawah di Aceh untuk dapat bergerak di lapangan karena keterbatasan akses Bapak Mentan di daerah terdampak” ungkap Tito.

Dalam akhir arahannya, Mendagri Tito menyebutkan bahwa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang terdiri dari Insitu, Exsitu, dan Komunal harus melalui By Name By Adress (BNBA), sehingga apabila daerah yang telah menyelesaikan BNBA dari Huntap akan didahulukan pembangunannya.

“Jadi, jika ada daerah yang belum mengirim data BNBA untuk keperluan pembangunan huntap maka mohon maaf maka kita jalankan dulu daerah yang sudah memberikan BNBA nya. Memang saat ini yang sering menjadi kendala di lapangan adalah lahan pembangunan Huntap tersebut” ucap Mendagri Tito.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kaposko PRR Sumatera beserta jajaran, PIC Kementerian PU, PIC Kementerian Dikdasmen, PIC Kementerian Agama, dan beberapa stakeholder lainnya.

 

Rill

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *