Akpol 1996 Duduki Sejumlah Posisi Setrategis.Harapan Baru Penegakan Hukum Di Era Prabowo. 

ADMIN
3 Okt 2026 12:29
BERITA 0 25
3 menit membaca

Jakarta,SCNews.co.id – Dinamika kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah pergantian pucuk pimpinan Polri. Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di tengah perubahan tersebut, muncul perhatian terhadap regenerasi kepemimpinan di lingkungan Polri, termasuk sejumlah perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 yang kini menduduki berbagai posisi strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Sejumlah alumni Akpol 1996 telah memperoleh amanah sebagai pimpinan kepolisian di sejumlah daerah. Dalam daftar Kapolda yang diumumkan pada 2026, antara lain terdapat alumni Akpol 1996 yang dipercaya memimpin Polda Aceh, Riau, dan Bengkulu. Pergantian jabatan tersebut oleh Polri dijelaskan sebagai bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi. Bagi masyarakat, muncul harapan agar regenerasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pergantian jabatan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat profesionalisme, integritas dan efektivitas penegakan hukum.

Tantangan yang dihadapi Polri memang semakin kompleks. Presiden Prabowo sebelumnya secara khusus menyoroti sejumlah ancaman, antara lain narkotika, judi online, perdagangan manusia, kejahatan siber, terorisme, penyelundupan, serta aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal. Presiden juga menekankan bahwa perkembangan teknologi membuat modus kejahatan terus berubah sehingga pola kerja aparat penegak hukum harus ikut beradaptasi.

Karena itu, masyarakat berharap para perwira yang mendapatkan amanah di posisi strategis dapat menghadirkan penegakan hukum yang tegas sekaligus profesional. Pemberantasan narkoba, judi online dan aktivitas ekonomi ilegal harus dilakukan berdasarkan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi hak masyarakat dan prinsip keadilan. Khusus persoalan pertambangan ilegal, penegakan hukum juga diharapkan mampu membedakan secara jelas antara kegiatan ilegal dengan kegiatan usaha yang telah memenuhi nersyaratan perizinan dan standar lingkungan. Kepastian hukum menjadi penting agar pemberantasan aktivitas ilegal tidak sekaligus menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang menjalankan kegiatan secara legal.

Di sisi lain, pemberantasan judi online juga masih menjadi pekerjaan besar. Polri mencatat 845 kasus perjudian ditangani sepanjang awal Januari hingga awal Maret 2026, sekaligus melakukan langkah penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam konteks tersebut, keberadaan generasi kepemimpinan baru di tubuh Polri diharapkan mampu memperkuat konsistensi penegakan hukum dari pusat hingga daerah. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, tetapi sejauh mana institusi mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum dan pelayanan yang adil.

Semangat tersebut sejalan dengan tantangan yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya berbentuk kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan ekonomi ilegal, kejahatan siber, narkotika dan berbagai bentuk kejahatan terorganisir. Karena itu, momentum regenerasi kepemimpinan Polri menjadi kesempatan untuk memperkuat institusi agar semakin profesional, transparan dan dekat dengan masyarakat.

Para perwira yang memperoleh kepercayaan diharapkan mampu membuktikan amanah tersebut melalui kerja nyata, penegakan hukum yang konsisten dan keberpihakan pada kepentingan negara serta masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu perubahan struktur organisasi, tetapi menunggu hasil: hukum yang tegak, kejahatan yang ditindak, kegiatan ekonomi ilegal yang ditertibkan, dan ruang yang semakin aman bagi masyarakat serta dunia usaha yang taat aturan.

 

Redaksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *