POLEMIK PENINDAKAN PAMFLET HARGA KOPI, BUPATI DAN DPRK BENER MERIAH DIMINTA PANGGIL SATPOL PP DAN PKG-BM
BENER MERIAH – Polemik penindakan terhadap pamflet informasi harga kopi petani di Kabupaten Bener Meriah terus menjadi perhatian masyarakat. Beredarnya informasi mengenai tindakan Satpol PP bersama Perkumpulan Konvensional Greenbean (PKG-BM) yang diduga meminta pencopotan pamflet harga kopi di sejumlah lapak memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah beredarnya surat pemberitahuan PKG-BM tertanggal 3 November 2026. Dalam surat tersebut, tercantum hasil kesepakatan rapat bersama anggota organisasi, salah satunya mengenai penghapusan pamflet harga beli kopi gelondong di masing-masing lapak.
Menanggapi persoalan tersebut, aktivis muda Bener Meriah, Heru Ramadhan, meminta Bupati dan DPRK Bener Meriah segera memanggil Kepala Satpol PP serta pengurus PKG-BM untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan menyeluruh.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang menginisiasi pencopotan pamflet, apa alasan di balik tindakan tersebut, serta apakah penindakan yang dilakukan Satpol PP memiliki perintah dan dasar hukum yang jelas.
“Jangan sampai masyarakat, khususnya petani kopi, justru dibuat bertanya-tanya. Pemerintah harus memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Satpol PP dan PKG-BM perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” demikian penegasan Heru Ramadhan.
Ia juga menyoroti pentingnya batas kewenangan Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah. Setiap tindakan penertiban harus memiliki dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan atau permintaan pihak tertentu.
Menurutnya, jika benar terdapat tindakan penertiban atau pencopotan pamflet tanpa perintah, kewenangan, maupun dasar aturan yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius, termasuk terhadap pimpinan Satpol PP.
Di sisi lain, PKG-BM juga perlu menjelaskan latar belakang kesepakatan penghapusan pamflet harga kopi tersebut. Sebab, kesepakatan internal organisasi perlu dibedakan dari kebijakan pemerintah yang memiliki konsekuensi terhadap masyarakat luas.
Heru menegaskan bahwa informasi harga kopi merupakan bagian penting bagi petani untuk mengetahui perkembangan nilai jual hasil perkebunan mereka. Keterbukaan informasi harga dapat membantu petani memahami kondisi pasar dan mengambil keputusan dalam aktivitas perdagangan.
“Jangan sampai penyampaian informasi harga kopi justru menjadi persoalan. Petani membutuhkan keterbukaan informasi, bukan kebingungan. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, jelaskan aturannya. Kalau tidak ada dasar hukum, jangan melakukan tindakan yang membatasi masyarakat,” tegasnya.
Oleh karena itu, Bupati dan DPRK Bener Meriah diminta mengambil langkah konkret dengan memanggil kedua pihak, meminta penjelasan, serta memastikan seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
Persoalan ini bukan sekadar tentang selembar pamflet, tetapi menyangkut transparansi, kewenangan pemerintah, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi harga komoditas. Jangan biarkan keresahan petani kopi terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
Redaksi
Pos Terkait
PT. Suara Gayo Gramedia
Alamat Redaksi : Jln Takengon– Bintang, Desa Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24515
Phone : 085133917947
E-Mail : redaksiscnews@gmail.com
Pos Trending
Tidak ada komentar