
JAKARTA,SCNews.co.id – Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTSI) melaksanakan audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri, Ruslan Efendi.
Audiensi ini menjadi ruang dialog dan diskusi strategis untuk membangun kolaborasi antara kalangan mahasiswa hukum tata negara dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam mendorong penguatan kelembagaan, reformasi, serta transformasi Polri yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua Umum AMHTSI, Tri Rahmadona, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga momentum untuk menyampaikan gagasan, pandangan akademis, serta berbagai masukan konstruktif terhadap arah kebijakan dan masa depan institusi Polri.
Sejumlah isu strategis menjadi pokok pembahasan, di antaranya dinamika dan implementasi Undang-Undang Kepolisian, agenda transformasi Polri, penguatan pengawasan kelembagaan, serta pentingnya membangun pola komunikasi dan kolaborasi yang terbuka antara Polri dengan elemen mahasiswa.
Dalam diskusi tersebut, Tri Rahmadona menegaskan bahwa pembaruan regulasi kepolisian harus berjalan seiring dengan pembenahan kultur, struktur, dan tata kelola institusi. Menurutnya, transformasi Polri tidak boleh berhenti pada perubahan kebijakan atau slogan kelembagaan, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang berkeadilan, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta peningkatan kepercayaan publik.
“AMHTSI memandang bahwa Polri merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas negara dan supremasi hukum. Karena itu, setiap agenda transformasi harus membuka ruang partisipasi publik, termasuk mahasiswa dan kalangan akademisi. Kami ingin mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga ikut memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan institusi kepolisian,” ujar Tri Rahmadona.
Selain membahas isu nasional, audiensi tersebut juga menjadi kesempatan bagi AMHTSI untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan dinamika hukum di daerah. AMHTSI menilai bahwa reformasi Polri harus dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke tingkat kewilayahan, mengingat kualitas pelayanan dan penegakan hukum di daerah merupakan wajah nyata institusi Polri di hadapan masyarakat.
Tri Rahmadona juga menyampaikan bahwa AMHTSI siap membangun komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan dengan institusi Polri melalui kegiatan diskusi publik, kajian hukum tata negara, pendidikan hukum, serta penyampaian rekomendasi kebijakan yang berbasis kajian akademis dan kebutuhan masyarakat.
Kami tidak datang hanya untuk menyampaikan kritik, tetapi juga membawa gagasan dan menawarkan kolaborasi. Namun, kolaborasi bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol. Mahasiswa harus tetap memiliki ruang untuk mengkritisi, mengawasi, dan memberikan masukan secara objektif demi terwujudnya Polri yang semakin baik,” tegasnya.
AMHTSI berharap audiensi ini menjadi awal dari hubungan kelembagaan yang produktif dan berkelanjutan. Sebab, reformasi kepolisian merupakan agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan intelektual dan kontrol sosial.
AMHTSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pembaruan hukum dan kelembagaan Polri demi terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, humanis, transparan, akuntabel, serta senantiasa berpihak pada keadilan dan kepentingan masyarakat.
Redaksi
Tidak ada komentar