Korwil SPPG Bungkam Usai Insiden MBG, Aktivis: Jangan Lari dari Tanggung Jawab

BENER MERIAH,SCNews.co.id — Aktivis Bener Meriah, Heru, menyoroti sikap Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Bener Meriah yang hingga kini belum memberikan penjelasan terbuka pasca insiden sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan dan mendapat penanganan medis setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Timang Gajah.

Heru menyayangkan sikap Korwil yang hingga kini belum memberikan respons kepada publik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan, terutama terkait bagaimana fungsi koordinasi dan pengawasan program MBG dijalankan setelah munculnya insiden tersebut.

Baca Juga

WAKIL KETUA APPI ACEH UTARA GERAM: PROGRAM MBG JADI AJANG KORUPSI, PEMERINTAH TUTUP MATA!

27 Feb 2026

“Hingga hari ini, kami belum melihat adanya penjelasan terbuka dari Korwil SPPG Bener Meriah. Ketika terjadi persoalan yang menyangkut anak-anak, seharusnya pihak yang memiliki fungsi koordinasi tidak justru memilih diam,” kata Heru.

Ia juga menyoroti informasi yang diperolehnya dari sejumlah sumber mengenai keberadaan Korwil SPPG Bener Meriah. Berdasarkan informasi tersebut, Korwil disebut cukup jarang berada di Kabupaten Bener Meriah dan lebih sering berada di luar daerah.

“Dari informasi yang kami terima dari beberapa sumber, Korwil cukup jarang berada di Bener Meriah. Kami juga memperoleh informasi bahwa saat insiden terjadi, yang bersangkutan sedang berada di luar daerah,” ujar Heru.

Baca Juga

Dokumen Aduan LHKPN Ketua DPRA Beredar, KPK Tegaskan Tetap Ditelaah

22 Mei 2026

Menurut informasi yang kembali diterima Heru dari sejumlah sumber, hingga saat ini Korwil tersebut juga diduga belum berada di Kabupaten Bener Meriah. Informasi tersebut, menurutnya, perlu segera diklarifikasi oleh yang bersangkutan maupun Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami menerima informasi bahwa sampai saat ini Korwil masih belum berada di Bener Meriah. Tentu kami tidak ingin menyimpulkan sebelum ada klarifikasi, tetapi kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana tanggung jawab dan fungsi koordinasi dijalankan,” tegasnya.

Heru menilai Korwil memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan koordinasi serta pengawasan program berjalan dengan baik. Terlebih, persoalan yang terjadi berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak.

“Kalau ada persoalan di daerah, seharusnya hadir dan ikut memastikan penanganannya berjalan. Bukan justru membuat masyarakat terus bertanya-tanya. Jangan sampai sikap yang terlihat dari luar justru seperti menghindari atau lari dari tanggung jawab,” kata Heru.

Menurutnya, sikap bungkam dan belum adanya kehadiran di tengah sorotan terhadap insiden tersebut justru dapat memperbesar pertanyaan publik. Karena itu, ia meminta Korwil memberikan penjelasan secara terbuka.

“Diam tidak akan menyelesaikan persoalan. Jika ada informasi yang tidak benar, silakan dibantah dan dijelaskan. Tetapi jika terus tidak ada penjelasan, masyarakat tentu akan mempertanyakan peran dan tanggung jawab Korwil,” ujarnya.

Heru juga mendesak BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Korwil SPPG Bener Meriah, termasuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi benar-benar berjalan di wilayah kerja.

“BGN harus meminta klarifikasi dan melakukan evaluasi. Jangan sampai yang dievaluasi hanya dapur atau pelaksana teknis, sementara pihak yang memiliki fungsi koordinasi di wilayah tidak disentuh. Semua harus diperiksa secara objektif,” katanya.

Menurut Heru, jika berdasarkan hasil evaluasi resmi BGN ditemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka harus dilakukan langkah perbaikan, termasuk pergantian Korwil apabila memang diperlukan.

“Program ini menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak. Bener Meriah membutuhkan koordinasi yang benar-benar hadir, bekerja, dan siap bertanggung jawab ketika terjadi persoalan. Bukan koordinasi yang hanya ada dalam struktur, tetapi tidak terlihat ketika daerah membutuhkan,” pungkas Heru, Aktivis Bener Meriah.

Redaksi:SCNews.co.id