Sengkarut Korupsi Badan Gizi Nasional, HMI Takengon-Bener Meriah Desak Audit Menyeluruh SPPG di Gayo

ADMIN
4 Jun 2026 07:37
BERITA 0 6
2 menit membaca

TAKENGON,SCNews.co.id – 4 Juni 2026.Penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua pejabat teras lainnya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) memicu reaksi keras dari daerah.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026 ini dinilai sebagai tamparan keras di tengah perjuangan daerah membenahi gizi masyarakat.

​Merespons hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit total terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

​Kabid Partisipasi pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Takengon-Bener Meriah, Afriansyah Melala, menegaskan bahwa penuntasan kasus ini tidak boleh berhenti di tingkat pusat.

Implikasi dari korupsi anggaran fantastis tersebut—Rp 85,27 triliun pada 2025 dan Rp 268 triliun pada 2026—sangat berdampak pada kesiapan infrastruktur program di akar rumput.

​”Kami meminta pihak yang bertanggung jawab, baik BPK, BPKP, maupun aparat penegak hukum, untuk mengaudit menyeluruh SPPG yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Jangan sampai yayasan mitra atau satuan pelayanan di daerah kita ini juga disusupi oleh jejaring afiliasi korup yang hanya mencari keuntungan sepihak,” ujar Afriansyah Melala dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2026).

Afriansyah mengungkapkan kekecewaannya mendalam setelah membaca rincian temuan Kejagung mengenai mark up pengadaan barang-barang mewah seperti motor listrik senilai Rp 1,03 triliun, puluhan ribu tablet, sepatu, hingga televisi 75 inci yang dinilai mubazir dan tidak mendukung operasional rill.

​Menurutnya, pengadaan yang dipaksakan dan di-mark up tersebut sangat kontras dengan realitas memprihatinkan yang terjadi di dataran tinggi Gayo.

​”Pusat sibuk memborong TV 75 inci dan motor listrik miliaran rupiah, sementara di bawah, di Aceh Tengah dan Bener Meriah, masih banyak dapur umum untuk menunjang program ini yang belum terbangun sama sekali. Ini adalah bentuk ketidakadilan nyata,” cetus Afriansyah.

​HMI Cabang Takengon-Bener Meriah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini sejatinya memiliki niat mulia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda di daerah. Namun, tindakan para oknum pejabat BGN telah mencederai kepercayaan publik.

​Melalui rilis ini, Afriansyah menekankan perlunya reformasi total dalam sistem pengelolaan program dari tingkat kementerian hingga ke desa-desa di daerah.

​”Kita mau ada perubahan fundamental dari pusat hingga ke daerah. Tata kelola ini harus dirombak total. Uang rakyat dalam APBN harus kembali ke perut anak-anak sekolah dalam bentuk makanan bergizi, bukan ke kantong yayasan bodong atau dialihkan untuk pengadaan barang yang tidak mendesak. Sikat habis semua mafia gizi ini tanpa sisa,” tutup Afriansyah tegas.

 

Redaksi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *